Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui bahwa kebijakan penghematan anggaran pemerintah berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, ia berharap dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan.
“Ya kita lihat lah (dampak efisiensi anggaran ke pertumbuhan ekonomi), kan sekarang mulai diperhatikan dengan cermat, ya disesuaikan dengan cepat. Saya berharap (dampaknya) tidak banyak, kalaupun ada, tidak akan banyak,” kata Luhut di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
Evaluasi Pos Belanja untuk Efisiensi Lebih Efektif
Luhut menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan evaluasi terhadap pos-pos belanja yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi anggaran dilakukan secara bijaksana dan tepat sasaran.
“Kita sudah usulkan untuk kita mengevaluasi area-area yang harus kita perlu perhatikan,” ucapnya.
Menurutnya, dengan evaluasi yang teliti, pemerintah dapat mengidentifikasi pengeluaran yang kurang efektif dan mengalokasikan anggaran secara lebih optimal. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memenuhi target penghematan yang telah ditetapkan.
Lebih Berhati-hati dalam Putaran Efisiensi Berikutnya
Luhut juga menegaskan bahwa jika kebijakan efisiensi anggaran dilanjutkan hingga putaran ketiga, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam melaksanakannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar pada perekonomian.
“Ya tergantung nanti sasaran-sasarannya dan sekarang saya kira belajar dengan pemutaran pertama ini, kita pastilah lebih hati-hati. Dan efisiensi itu menurut saya, akan menggoyang semua supaya betul-betul jangan mengeluarkan anggaran yang nggak perlu-perlu soalnya kan banyak,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya tentang mengurangi pengeluaran, tetapi juga mengoptimalkan alokasi dana agar lebih tepat guna. Dengan begitu, anggaran negara dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Target Penghematan APBN 2025
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan penghematan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Penghematan ini terdiri dari pemotongan anggaran belanja di kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun serta dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Luhut optimis bahwa dengan penerapan efisiensi anggaran yang tepat, dampak negatif terhadap ekonomi dapat diminimalkan. Ia berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
