Pemerintah Indonesia merespons cepat langkah Amerika Serikat yang memberlakukan Kebijakan Tarif Resiprokal terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya mengumumkan bahwa produk asal RI dikenakan bea masuk hingga 32 persen.
Sebagai bentuk tanggapan awal, pemerintah menggelar dialog terbuka bersama sekitar seratus asosiasi pelaku usaha dari berbagai sektor. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah mencari solusi kolektif atas potensi gejolak ekonomi yang ditimbulkan akibat kebijakan tarif baru tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan akan terus memperbarui pemantauan atas perkembangan situasi ini. Langkah ini diambil agar keunggulan kompetitif produk Indonesia di pasar global tetap terjaga.
“Pemerintah akan terus monitor secara berkala dan cepat, dan juga dengan seluruh pengusaha. We have been doing this before, and we can do it. Jadi, tidak semuanya gelap. Perekonomian dunia itu 83% non-Amerika. Jadi, kita mesti speed up perekonomian dengan yang 83%,” ujar Airlangga dalam forum dengan asosiasi pelaku usaha, Selasa (8/4/2025).
Diskusi ini juga dijadikan wadah untuk merangkum berbagai saran dari sektor industri, yang akan menjadi amunisi diplomasi dalam negosiasi bersama pihak AS. Salah satu isu utama yang dibahas adalah nasib komoditas ekspor yang menyerap banyak tenaga kerja, terutama sektor padat karya.
Airlangga menegaskan bahwa negara sudah memberi berbagai insentif untuk industri padat karya. Ia juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap perlindungan pekerja berpenghasilan menengah ke bawah.
“Terhadap perusahaan yang padat karya, kita sudah memberikan fasilitas. Bapak Presiden sudah menanyakan realisasinya seperti apa. Dan yang kedua, terhadap pekerja yang gajinya di bawah 10 juta, PPh ditanggung Pemerintah. Jadi, kita tidak ingin ini dijadikan momentum untuk PHK. Jadi, jangan ada PHK,” tegas Airlangga.
Guna menjaga fondasi ekonomi nasional tetap kokoh, sejumlah langkah sistematis telah ditempuh pemerintah. Salah satunya adalah mengukur dampak tarif AS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta menjaga imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dari potensi gejolak pasar finansial global.
Langkah lainnya termasuk kerja sama erat dengan Bank Indonesia dalam mempertahankan nilai tukar rupiah agar tetap stabil dan memastikan likuiditas valuta asing mencukupi untuk menunjang aktivitas sektor swasta.
Airlangga juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk segera melakukan reformasi struktural dan menghapus regulasi yang dianggap menjadi beban bagi pelaku usaha, khususnya dalam hal Non-Tariff Measures (NTMs). Hal ini bertujuan untuk mempercepat investasi, memperkuat kepercayaan pasar, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi diplomasi, Indonesia juga telah aktif membangun komunikasi intensif dengan otoritas AS. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) serta menjalin kerja sama dengan U.S. Chamber of Commerce.
Dalam memperluas jangkauan diplomatik, Airlangga juga menyebutkan telah berdiskusi langsung dengan Perdana Menteri Malaysia, guna membangun solidaritas regional dan memperkuat posisi ASEAN dalam menyikapi kebijakan tarif AS.
Indonesia dan Malaysia memilih untuk mengutamakan jalur perundingan ketimbang aksi balasan. Langkah ini diwujudkan dengan merevitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)—kerangka kerja sama perdagangan yang sudah lama dibentuk namun perlu diperbarui sesuai tantangan zaman.
“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN, dan ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi, ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong TIFA karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” jelas Airlangga.
Seluruh hasil pertemuan dengan pelaku industri tersebut akan dibawa Airlangga untuk dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan strategis di tengah perubahan lanskap perdagangan internasional.
