Pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 100 triliun bagi Badan Gizi Nasional (BGN), yang diperkirakan akan dicairkan pada September 2025. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk operasional serta pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kunci Sukses Program MBG
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa keberhasilan program MBG bergantung pada tiga faktor utama: anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Menurutnya, dalam aspek pendanaan, BGN tidak menghadapi hambatan berarti.
“Karena berapapun yang diminta oleh BGN pasti akan diberi oleh Pak Presiden (Prabowo). Jadi kalau yang lain, dia kasihan,” ujar Dadan dalam sambutannya saat acara penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 200 miliar, BGN justru mendapatkan tambahan dana yang jauh lebih besar. “BGN kena efisiensi sedikit, ditambahnya lebih besar daripada dia kena efisiensi. Jadi, kita kena efisiensi Rp 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp 100 triliun. Jadi (efisiensi) Rp 200 miliar nggak ada apa-apanya,” jelasnya.
Target Penyaluran MBG
Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar dana tambahan ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga distribusi MBG bisa menjangkau hingga 82,9 juta penerima pada akhir tahun 2025. BGN pun berkomitmen untuk mencapai sasaran tersebut sesuai dengan instruksi pemerintah.
“Mudah-mudahan keinginan Presiden agar 82,9 juta ini bisa dipenuhi di akhir tahun bisa tercapai,” ujar Dadan.
Pembangunan Dapur SPPG
Saat ini, terdapat 1.050 Dapur SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah, dibangun dengan skema kemitraan tanpa menggunakan dana negara. Namun, ke depan, BGN berencana mendirikan tambahan 1.542 dapur SPPG yang akan dibiayai dari APBN.
Dadan juga meminta agar pembangunan dapur baru ini mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 Tahun 2020 terkait standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun.
“Yang 1.542 akan dibangun oleh Badan Gizi dan kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran BGN
Sebelumnya, BGN mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar dari total pagu semula Rp 71 triliun untuk tahun 2025.
“Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar,” kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).
Pemangkasan ini terutama menyasar pengadaan lahan untuk pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG), yang berfungsi untuk mendukung distribusi menu MBG ke berbagai daerah.
Dengan adanya tambahan dana Rp 100 triliun, pemerintah optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia.
