Perum Bulog akhirnya buka suara terkait temuan beras impor yang terkontaminasi kutu di salah satu gudangnya. Temuan ini diungkap oleh Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta.
Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menjelaskan bahwa beras sebagai bahan pangan memiliki risiko alami terhadap serangan hama selama proses penyimpanan, termasuk kutu yang dapat berkembang dalam kondisi tertentu.
“Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai cadangan pangan pemerintah yang disimpan dalam waktu yang relatif lama,” kata Suyamto, Minggu (16/3/2025).
Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini, Bulog telah menerapkan sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT). Suyamto menambahkan bahwa pengelolaan ini mencakup pemantauan kualitas secara berkala serta deteksi dini terhadap potensi gangguan hama.
“Tindakan perawatan kualitas juga kita lakukan apabila terjadi serangan hama dengan spraying (penyemprotan) dan fumigasi untuk memastikan beras yang dikeluarkan dari gudang bebas dari hama (kutu),” jelas Suyamto.
Sebelumnya, dalam masa reses DPR, Titiek Soeharto menemukan beras impor sisa tahun lalu yang tersimpan di gudang Bulog Yogyakarta dalam kondisi kurang layak karena terdapat banyak kutu di dalamnya.
“Pada reses lalu, pada kunjungan kerja yang lalu, saya memimpin tim ke Jogja, dan kami meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor yang lalu di dalam gudang Bulog yang sudah banyak kutunya,” ungkap Titiek Soeharto dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Selasa (11/3/2025).
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, turut menanggapi temuan ini dengan menyebut bahwa berdasarkan laporan Bulog, jumlah beras impor yang terindikasi bermasalah mencapai 100 ribu hingga 300 ribu ton di berbagai wilayah Indonesia. Ia pun berencana berkoordinasi dengan Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
“Bulog melaporkan memang ada 100 ribu sampai 300 ribu (ton) di seluruh Indonesia dari 2 juta (ton beras). Ini sudah masuk list, termasuk di Jogja. Kami akan minta lagi untuk dipercepat di Jogja. Minta maaf Bu Ketua,” kata Amran dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (11/3/2025).
Dengan temuan ini, Bulog berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan mempercepat proses penyaluran beras agar stok pangan tetap terjaga dalam kondisi yang layak konsumsi.
