Pemerintah tengah menggenjot upaya besar-besaran dalam memberantas kemiskinan ekstrem di Indonesia. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai titik nol pada 2026.
Dalam menjalankan misi ini, tidak kurang dari 17 kementerian dan lembaga negara akan dilibatkan secara langsung untuk merealisasikan target ambisius tersebut. Beberapa di antaranya termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, serta Badan Pusat Statistik (BPS), yang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan berbasis data.
“Rapat ini menindaklanjuti instruksi presiden agar penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 0% paling lama tahun 2026,” ujar Cak Imin saat berbicara di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).
Selain menyasar kemiskinan ekstrem, pemerintah juga berupaya mengurangi angka kemiskinan secara bertahap. Berdasarkan data terbaru, terdapat hampir 25 juta masyarakat yang tergolong miskin, yang setara dengan 8,7% dari total populasi Indonesia saat ini. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga 4,5% pada 2029, bahkan diharapkan bisa lebih rendah lagi.
“Yang kedua, kemiskinan yang berjumlah hampir 25 juta, 24,8 juta itu sejumlah 8,7% dari jumlah penduduk kita. Itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5%. Syukur-syukur bisa lebih turun lagi jumlah persentase kemiskinan kita,” jelasnya.
Dalam rangka memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran, pemerintah akan mengandalkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam merancang dan mengoptimalkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Cak Imin menegaskan bahwa dua strategi utama akan menjadi fokus dalam APBN guna mengatasi permasalahan kemiskinan. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Kedua, mengurangi beban finansial masyarakat dengan subsidi dan bantuan sosial yang lebih terarah.
“Ada dua program utama APBN kita, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pembiayaan masyarakat. Jadi ada yang kita bantu supaya daya belinya meningkat, ada yang kita bantu supaya dia kurangi beban pembayarannya, termasuk seperti listrik rumah,” paparnya.
Sebagai langkah konkret, koordinasi intensif antara kementerian dan lembaga yang menangani bantuan sosial akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga efeknya dapat dirasakan secara optimal.
“Itu akan kita tindak lanjuti dalam rapat terdekat semua kementerian/lembaga yang memiliki bantuan sosial langsung kepada masyarakat dalam berbagai sektor itu akan kita koordinasikan sehingga benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis dapat mencapai target besar yang telah ditetapkan, demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan terbebas dari kemiskinan ekstrem.
