Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang lebih akrab disapa Noel, menyoroti masalah percaloan tenaga kerja (naker) swasta di Karawang, yang kini semakin merajalela. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena yang merugikan para pencari kerja tersebut. Noel mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menghentikan praktik yang tidak bermoral ini.
Pernyataan Noel ini muncul setelah Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mempublikasikan unggahan di media sosial yang menyoroti masalah percaloan tenaga kerja di Karawang. Berdasarkan informasi yang didapat, calon pekerja harus mengeluarkan uang dalam jumlah fantastis—mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 15 juta—hanya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan atau pabrik tertentu. Beberapa di antaranya bahkan tidak mendapatkan jaminan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama, karena kontrak sering kali diputus dalam waktu singkat.
“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Bawat terpilih, Pak Dedi Mulyadi, karena sudah membuka masalah ini,” ujar Noel dalam sebuah kesempatan pada Kamis, 6 Februari 2025. Menurut Noel, perjalanan panjang yang harus dilalui calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan layak seharusnya tidak lagi dibebani dengan biaya tambahan kepada calo, yang hanya semakin menyulitkan mereka.
Dalam unggahannya, Dedi Mulyadi juga memberikan gambaran ironis mengenai kenyataan yang ada, “Jadi lamun bobogohan mah geus mangmelikeun imah, mobil”—sebuah perumpamaan yang menggambarkan betapa besar uang yang harus dikeluarkan oleh pelamar kerja. Menurut Dedi, meskipun sudah mengeluarkan uang dalam jumlah besar, masih ada potensi besar untuk kontrak kerja diputus di tengah jalan.
Sebagai langkah untuk mencegah praktik ini semakin meluas, Dedi Mulyadi berencana untuk bertemu dengan pihak industri di Jawa Barat guna memetakan kebutuhan tenaga kerja selama sepuluh tahun ke depan. Langkah tersebut bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Dalam hal ini, Pemda Jawa Barat sudah merencanakan penambahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan-pelatihan kerja untuk mendukung tenaga kerja yang lebih terampil dan siap pakai.
Noel memberikan apresiasi terhadap rencana Dedi yang, menurutnya, sangat penting untuk memperlancar proses penyaluran tenaga kerja yang lebih efisien. Ia pun berharap langkah-langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya untuk menerapkannya.
Selain itu, Noel juga mengimbau kepada seluruh perusahaan di Indonesia untuk transparan dalam proses perekrutan tenaga kerja. Ia meminta agar perusahaan mengumumkan kebutuhan dan proses seleksi secara terbuka jauh-jauh hari dan melaporkan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Noel juga menegaskan pentingnya kesadaran perusahaan untuk aktif mencegah praktik percaloan, termasuk tidak menjual informasi terkait proses rekrutmen kepada pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkeadilan.
