Rencana penjualan aset pelabuhan yang dimiliki oleh konglomerat Hong Kong, CK Hutchison Holdings, ke perusahaan investasi asal Amerika Serikat, BlackRock, menuai reaksi keras dari China. Langkah ini dianggap sebagai tindakan kontroversial yang berpotensi menimbulkan tekanan bagi taipan Hong Kong sekaligus Penasihat Senior CK Hutchison, Li Ka-shing, agar mempertimbangkan kembali kebijakan divestasi tersebut.
Dilaporkan oleh South China Morning Post pada Sabtu (15/3/2025), sejumlah analis mengungkapkan bahwa kesepakatan ini masih berada dalam tahap negosiasi dan belum mencapai finalisasi karena beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, persetujuan dari regulator China di Hong Kong masih menjadi faktor penting dalam kelanjutan transaksi ini.
Kontroversi di Balik Kesepakatan Besar
Dalam kesepakatan senilai US$ 23 miliar atau sekitar Rp 377,20 triliun (kurs Rp 16.400), CK Hutchison akan melepas 80% kepemilikan Hutchison Port Group kepada BlackRock. Perusahaan ini mengelola 43 pelabuhan peti kemas di 23 negara, termasuk kepemilikan mayoritas sebesar 90% di dua pelabuhan Panama yang sebelumnya menjadi sorotan Presiden AS, Donald Trump. Adapun 20% sisanya masih dimiliki oleh otoritas pelabuhan Singapura, PSA International.
Terkait transaksi ini, kantor pusat Beijing untuk urusan Hong Kong mengunggah artikel dari surat kabar pro-China, Ta Kung Pao, yang mengecam rencana tersebut. Artikel itu menyebutkan bahwa penjualan aset strategis ini merupakan bentuk pengkhianatan dan dapat membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk memperkuat pengaruhnya di Terusan Panama, yang merupakan jalur perdagangan vital bagi banyak negara, termasuk China.
“Ini adalah transaksi yang rumit dan besar dan masih menunggu uji tuntas konfirmasi dan persetujuan peraturan dari lokasi pelabuhan CK Hutchison,” ujar Zerlina Zeng dan Zoey Zhou dari firma riset utang CreditSights.
“Yang dimaksud adalah, semua target penjualan berada di luar China/Hong Kong, dan dengan demikian transaksi tersebut tidak tunduk pada persetujuan regulator China atau otoritas di Hong Kong,” tambahnya.
China Waspadai Kepentingan Geopolitik AS
Surat kabar Ta Kung Pao menulis bahwa penjualan ini berpotensi menyebabkan “Amerikanisasi” Terusan Panama, yang dapat mempersempit ruang gerak perdagangan China. Ada kekhawatiran bahwa Washington akan memanfaatkan aset pelabuhan tersebut untuk kepentingan politik yang berimbas pada hubungan dagang dengan China.
Meski demikian, hingga saat ini, pemerintah China belum memberikan pernyataan resmi terkait transaksi tersebut. Dalam konferensi persnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengomentari kesepakatan yang bersifat komersial.
“Kesepakatan itu murni bersifat komersial dan sama sekali tidak terkait dengan laporan berita politik baru-baru ini mengenai Pelabuhan Panama,” ujar Frank Sixt, Co-Managing Director CK Hutchison.
Di sisi lain, isu ini semakin menarik perhatian setelah Donald Trump, dalam janjinya pada periode kepemimpinan sebelumnya, menyatakan keinginannya untuk mengembalikan kendali Terusan Panama ke tangan AS. Trump berpendapat bahwa jalur maritim strategis ini telah berada di bawah pengaruh China, dan ia berkomitmen untuk merebutnya kembali demi kepentingan nasional Amerika Serikat.
Dengan dinamika geopolitik yang terus berkembang, penjualan aset pelabuhan ini dapat menjadi titik panas dalam hubungan antara China dan Amerika Serikat ke depan.
