Founder & Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, memberikan pandangannya terkait peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam dinamika ekonomi Indonesia. Meskipun menurutnya APBN bukanlah faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ia menggarisbawahi bahwa APBN memiliki peran vital sebagai sinyal yang dapat memandu dunia usaha melihat arah pembangunan yang akan dijalani di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
“Apabila sinyalnya salah, maka impactnya, reaksinya juga salah. Sinyalnya benar, reaksinya juga benar. Ini terkait juga tadi dengan konsumsi domestik dan investasi. Karena kita tahu investasi dari pemerintah kecil. Yang besar adalah dari dunia usaha, apakah swasta, BUMN, maupun dari foreign investors. Nah, ini sebenarnya menjadi keyword daripada yang terjadi,” ungkap CT dalam acara Outlook Ekonomi DPR yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR RI dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Menurut CT, APBN 2025 seharusnya dapat menjadi petunjuk yang jelas mengenai prioritas dan kebijakan yang akan diambil pemerintah, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi yang terus berkembang. Dalam hal ini, ketepatan sinyal yang diberikan oleh APBN akan menentukan reaksi dari pelaku dunia usaha. Sebagaimana sebuah kompas yang menunjukkan arah, APBN dapat mengarahkan investasi dan konsumsi domestik untuk tumbuh atau bahkan terhambat.
Namun, di sisi lain, CT menyoroti adanya kejanggalan pada APBN 2025, yaitu tidak adanya perubahan signifikan meskipun kondisi ekonomi saat ini telah mengalami banyak perubahan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan APBN Perubahan yang seharusnya diterapkan—seperti yang telah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya—merupakan langkah penting dalam menyesuaikan program-program pembangunan dengan situasi yang ada. “Tapi kali ini tidak dilakukan APBN Perubahan. Nah, kalau tidak dilakukan, ini menjadi hal yang dilematis. Diskresi kementerian keuangan menjadi sangat besar. Nah, apalagi sekarang keluar Inpres 1 tahun 2025 ini membuat pasar ini menjadi gamang terhadap sinyal yang diberikan,” ujar CT.
Perubahan yang dinamis di dunia usaha dan pasar global mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel agar Indonesia tetap bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Tanpa adanya APBN Perubahan, CT mengingatkan bahwa kementerian keuangan akan memiliki ruang diskresi yang sangat besar, yang bisa berpotensi menambah ketidakpastian.
CT juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, yang berpotensi menambah keraguan di pasar. Ia mengimbau pemerintah dan DPR untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terkait perubahan anggaran agar pasar tidak bingung dalam memahami arah kebijakan yang akan diambil. “Saya berharap juga pemerintah dan DPR lebih aktif untuk memberikan sosialisasi tentang perubahan-perubahan ini. Karena kalau tidak pasar bingung itu, mau dibawa kemana kita. Tadi saya katakan, APBN itu kecil untuk driving pertumbuhan, tapi dia memberikan sinyal,” tambahnya.
Dengan situasi yang penuh ketidakpastian, peran APBN 2025 sebagai sinyal yang jelas dan terkoordinasi sangatlah krusial dalam menjaga stabilitas dan mendorong kepercayaan dunia usaha. Sebagai pemain utama dalam perekonomian, sektor swasta, BUMN, dan investor asing memerlukan kepastian agar bisa mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
