Kementerian Investasi dan Hilirisasi harus melakukan penyesuaian anggaran pada tahun 2025 dengan memangkas belanja sebesar Rp 271 miliar. Sebelumnya, kementerian yang dikomandoi oleh Rosan Perkasa Roeslani ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 681,88 miliar. Namun, setelah efisiensi dilakukan, anggaran yang tersisa kini hanya Rp 329,2 miliar, dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp 81 miliar pada Januari lalu.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa awalnya kementerian mengalami efisiensi anggaran di angka Rp 292 miliar atau setara dengan 42,9%. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi, angka tersebut direvisi menjadi Rp 271 miliar. “Dari awalnya angka kami efisiensi belanja Kementerian/Lembaga di angka Rp 292 miliar 42,9%. Setelah dilakukan rekonstruksi menjadi Rp 271 miliar. Jadi total anggaran sisa anggaran 2025 dengan angka Rp 329.221.730.000,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi XII pada Rabu (12/2/2025).
Rincian penghematan tersebut menunjukkan bahwa program dukungan manajemen yang sebelumnya memiliki alokasi Rp 409,2 miliar kini hanya tersisa Rp 92,2 miliar. Sementara itu, program penanaman modal dan hilirisasi tidak mengalami perubahan dalam alokasi anggarannya.
Lebih lanjut, pemangkasan anggaran juga berdampak pada alokasi untuk Sekretariat Utama yang mengalami pengurangan dari Rp 409 miliar menjadi Rp 338,4 miliar. Todotua menegaskan bahwa Sekretariat Utama berhubungan langsung dengan pembayaran gaji pegawai serta operasional kementerian. “Jadi ini diatribusikan pengalokasian hanya ada tiga kedeputian yang bisa kami alokasikan. Berkaitan dengan Sekretariat Utama ini menyangkut gaji, operasional,” katanya.
Dampak efisiensi juga dirasakan oleh beberapa kedeputian dalam kementerian tersebut. Deputi Bidang Pelayanan, misalnya, kini hanya memiliki sisa anggaran sebesar Rp 9,3 miliar dari alokasi sebelumnya Rp 19,9 miliar. Begitu pula dengan Deputi Bidang Teknologi Informasi, yang anggarannya terpangkas dari Rp 77 miliar menjadi Rp 12 miliar.
Todotua menambahkan bahwa kementeriannya lebih banyak berfokus pada pelayanan publik dan tidak memiliki sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta badan layanan umum (BLU). Oleh karena itu, efisiensi yang dilakukan berdampak langsung terhadap performa operasional kementerian. “Ini yang akan bisa dialokasikan maksimal daripada anggaran kepada kementerian kami. Pada dasarnya, kementerian kami lebih banyak pada kementerian pelayanan dan kementerian kami tidak ada PNBP dan BLU, dan memang setelah kami mengalokasikan terhadap anggaran sudah diberikan kepada kami berkaitannya dengan performa operasional pelayanan,” jelasnya.
