Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
Pengamat BUMN, Herry Gunawan, menyoroti bahwa Danantara dapat menjadi solusi bagi permasalahan klasik dalam ekonomi nasional, yaitu kesenjangan antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi (saving-investment gap). Ia menjelaskan bahwa kendala ini telah lama membebani laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat kapasitas pembiayaan investasi dari pemerintah masih terbatas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung stagnan di angka 5%, sementara rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap berkutat di sekitar 30%.
“Danantara berpeluang untuk memperkecil kesenjangan ini dengan mengonsolidasikan kekuatan BUMN, yang akan memperbesar kontribusi investasi, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, baik domestik maupun internasional,” kata Herry dalam pesan singkatnya, Senin (24/2/2025).
Lebih jauh, Herry juga menyebut bahwa Danantara berperan strategis dalam percepatan transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045—sebuah cita-cita besar yang menargetkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang mandiri dan disegani.
“Dengan mengonsolidasikan sumber daya strategis nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN, Danantara akan menjadi katalis bagi industrialisasi berbasis nilai tambah. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi akan diekspor mentah, tetapi akan diolah dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, Danantara juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing, khususnya dalam bentuk utang. Jika dikelola dengan baik dan asetnya terus berkembang, beban pemerintah dalam mencari sumber pendanaan dari luar negeri dapat berkurang secara signifikan.
“Jika aset Danantara berkembang, ketergantungan pemerintah terhadap dana asing, seperti utang, bisa menurun,” tambah Herry.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai bahwa Danantara memiliki peran penting dalam mempercepat hilirisasi industri serta transisi energi di Indonesia—dua sektor yang selama ini mengalami perlambatan akibat keterbatasan pendanaan.
“Danantara bisa menjadi harapan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek transisi energi, yang sudah lama tertunda. Dengan permodalan yang lebih kuat, Danantara bisa mempercepat hilirisasi yang selama ini sulit dilakukan,” tegas Bhima.
Lebih lanjut, Bhima juga menilai bahwa Danantara dapat mengurangi tekanan keuangan negara dengan menarik investasi dari dalam maupun luar negeri untuk mendanai proyek-proyek strategis tanpa terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Danantara bisa menjadi platform yang menarik bagi investasi, terutama untuk sektor energi baru terbarukan,” ujar Bhima.
Dengan berbagai potensi yang dimiliki, kehadiran Danantara diharapkan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
