Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerima tambahan dana sebesar Rp 100 triliun pada September mendatang guna mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Suntikan dana ini diberikan setelah sebelumnya anggaran BGN mengalami pengurangan sebesar Rp 200 miliar sebagai bagian dari langkah efisiensi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam menjalankan program MBG, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Menurutnya, dari sisi pendanaan, BGN tidak mengalami hambatan berarti.
“Karena berapapun yang diminta oleh BGN pasti akan diberi oleh Pak Presiden (Prabowo). Jadi kalau yang lain, dia kasihan,” kata Dadan dalam sambutannya saat acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).
Dadan juga menyoroti bahwa pemangkasan anggaran yang sempat terjadi pada BGN justru berujung pada penambahan dana yang jauh lebih besar. “BGN kena efisiensi sedikit, ditambahnya lebih besar daripada dia kena efisiensi. Jadi, kita kena efisiensi Rp 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp 100 triliun. Jadi (efisiensi) Rp 200 miliar nggak ada apa-apanya,” ujarnya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tambahan anggaran ini, bersama dengan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga (KL), akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung operasional program MBG. Pemerintah menargetkan bahwa hingga akhir tahun ini, program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
“Mudah-mudahan keinginan Presiden agar 82,9 juta ini bisa dipenuhi di akhir tahun bisa tercapai,” lanjut Dadan.
Saat ini, BGN telah membangun total 1.050 Dapur SPPG di berbagai wilayah dengan menggunakan skema kemitraan, tanpa mengandalkan anggaran negara. Selanjutnya, BGN berencana membangun tambahan 1.542 dapur SPPG dengan dana yang bersumber dari APBN. Dadan juga menekankan pentingnya pembangunan dapur ini agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Yang 1.542 akan dibangun oleh Badan Gizi dan kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik,” ungkapnya.
Sebagai informasi, sebelumnya anggaran BGN mengalami pemotongan sebesar Rp 200,2 miliar dari total pagu anggaran awal Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Efisiensi anggaran ini juga terjadi pada belanja nasional dan daerah, termasuk alokasi dana bagi BGN.
“Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar,” ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).
Dana yang dipangkas tersebut awalnya dialokasikan untuk pengadaan lahan bagi pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), yang bertujuan untuk menunjang penyediaan menu MBG di berbagai daerah. Dengan adanya tambahan anggaran besar di bulan September, diharapkan infrastruktur dan cakupan program MBG dapat berkembang lebih luas dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
