Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya baru berhasil menyerap sekitar 45.000 ton beras dari target 3 juta ton yang harus dicapai hingga April 2025.
“Sampai sejauh ini kurang lebih 45.000 ribu ton yang sudah kita serap,” ujar Mayjen TNI Novi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2).
Meski jumlah yang terserap masih jauh dari target yang ditetapkan, Novi tetap optimistis bahwa dalam dua hingga tiga bulan ke depan, target tersebut dapat terpenuhi. Menurutnya, keyakinan ini muncul karena anggaran untuk penyerapannya sudah tersedia, sehingga tidak ada hambatan dalam proses pembelian gabah petani.
“Ke depan, karena kita sudah punya rencana dan juga punya anggaran. Saya pikir itu, dua bulan setengah sampai tiga bulan ke depan kita sudah akan mencapai target yang sudah ditentukan,” kata Novi.
Bulog Kantongi Rp 39 Triliun untuk Serap Gabah Petani
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa Bulog telah mengantongi total anggaran sebesar Rp 39 triliun guna membeli gabah petani selama musim panen raya yang berlangsung pada Februari, Maret, dan April 2025.
Saat ini, kata Zulhas, Bulog sudah memiliki dana sebesar Rp 23 triliun yang siap digunakan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun, sehingga total dana yang tersedia untuk pembelian beras mencapai Rp 39 triliun.
“Uang Bulog ada Rp23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu puncak panen raya,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi pengadaan beras di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Dengan anggaran tersebut, Zulhas menegaskan bahwa Bulog harus membeli gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Namun, ia menekankan bahwa pencapaian target ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat serta stok beras nasional tetap terjaga guna mengantisipasi kebutuhan pangan dalam negeri.
