Komisi VI DPR RI mengungkap total kewajiban finansial yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia (Persero). Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyoroti bahwa perusahaan pelat merah tersebut telah menarik pinjaman jangka pendek dari perbankan yang mencapai Rp 3,2 triliun pada tahun 2024.
Darmadi mengungkapkan bahwa jumlah tersebut mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 707 miliar. Menurutnya, kenaikan drastis ini memperburuk rasio utang terhadap ekuitas atau Debt to Equity Ratio (DER) hingga mencapai 80%.
“Jadi, kalau saya lihat bapak menarik pinjaman jangka pendek dari bank loan short term Rp 707 miliar sekarang menjadi Rp 3,2 triliun di Juni. Ini yang menyebabkan debt equity ratio PT Pos memburuk dari 60% hampir menjadi 80%, dari 2022 ke 2024. Buat apa dana ini ditarik sementara menyimpan cash hampir Rp 2,9 T, cash kas setara kas. Kan nggak efektif ini. Duit banyak itu buat apaan?” ujar Darmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pos Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).
Penjelasan PT Pos Indonesia
Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, mengonfirmasi adanya peningkatan utang jangka pendek yang cukup signifikan. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat pembayaran dari proyek pemerintah yang masih tertahan, dengan total mencapai Rp 1,8 triliun. Per akhir Januari 2025, sekitar Rp 800 miliar dari proyek pemerintah masih belum diterima.
“Memang betul pinjaman jangka pendek itu meningkat cukup drastis. Ada dua hal, pertama meningkatnya karena piutang kita atau PYMHD, pembayaran yang belum diterima dari proyek-proyek pemerintah itu kemarin itu hampir Rp 1,8 triliun. Sampai akhir ini pun Januari-Februari masih ada sekitar Rp 800 miliar dari proyek pemerintah dari tahun lalu yang belum dibayar. Ada dana sebesar Rp 2 triliun lebih itu dana Taspen dan Asabri yang short term yang kami masuk tapi dalam waktu seminggu harus bergulir, dibayarkan, uang pensiunan. Setiap akhir bulan masuk, tanggal 1 bayar. Itu bukan utang. Tapi utang kita memang meningkat karena proyek pemerintah pembayarannya panjang,” jelas Endy.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2024, piutang PT Pos Indonesia masih berkisar Rp 1,2 triliun. Menurutnya, utang tersebut digunakan untuk menopang ekspansi bisnis perusahaan, terutama dalam sektor logistik yang memiliki pola pembayaran jangka menengah hingga panjang.
“Memang dalam proses logistik ini pembayaran tidak jangka pendek bisa 3 bulan, 6 bulan bahkan proyek pemerintah tadi bisa 9 bulan. Pak Faizal juga sudah menjelaskan dengan Kemensos ada Rp 230 miliar itu dari tahun 2023 dan 2024. Bayangkan 2023 sekarang 2025 sudah masuk 2 tahun belum dibayarkan,” tambahnya.
Faktor Pengaruh Laba Bersih PT Pos Indonesia
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, turut menyoroti bahwa utang yang saat ini masih macet sebagian besar berasal dari pembayaran proyek pemerintah yang belum direalisasikan. Ia juga mengakui bahwa laba bersih perusahaan mengalami penurunan akibat tingginya beban bunga utang yang harus dibayarkan.
“Memang betul karena memang piutang-piutang atau PYMD yang sekarang macet ini 80% dari pemerintah dan ada dari BUMN juga dengan keterbatasan anggaran pemerintah menunda pembayaran. Kemudian tadi berkurangnya net income kami karena ada kewajiban pembayaran bunga yang semakin tinggi di 2024 dibandingkan 2023 sehingga menekan,” ungkap Faizal.
DPR Minta Daftar Piutang PT Pos Indonesia
Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta daftar piutang PT Pos Indonesia agar DPR dapat memantau sekaligus membantu dalam proses penagihan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah PT Pos Indonesia terus-menerus bergantung pada pinjaman untuk menutupi kebutuhan operasionalnya.
“Agar kita bisa kontrol dan membantu tagih. Kami bisa ratas dengan Menteri BUMN, kami bisa ratas dengan Menteri Sosial,” ujar Andre.
Dengan terus meningkatnya tantangan finansial yang dihadapi PT Pos Indonesia, pemerintah dan DPR berupaya mencari solusi terbaik agar stabilitas keuangan perusahaan dapat terjaga tanpa harus menambah beban utang yang lebih besar di masa mendatang.
