Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyadari bahwa masih ada skeptisisme publik terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia pun menegaskan bahwa Danantara tidak bisa disamakan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), skema investasi Malaysia yang pernah tersandung skandal korupsi besar.
Menurut Erick, masyarakat sebaiknya tidak hanya fokus pada contoh buruk dalam pengelolaan dana investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Sebaliknya, ia mengajak publik untuk melihat model-model pengelolaan SWF yang telah terbukti sukses di berbagai negara.
“Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. ‘Pak, nanti Danantara 1MDB lho’. Jangan ngelihat itu!” kata Erick dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).
Erick mencontohkan beberapa SWF yang berhasil dan dapat menjadi referensi dalam pengelolaan Danantara. “Ada juga yang SWF di Saudi bagus, ada juga yang ADIA di Dubai bagus, ada Qatar Investment di Qatar yang bagus,” ujarnya.
Fokus pada Standar Internasional
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berani belajar dari pengalaman negara-negara dengan pengelolaan SWF yang sukses. Dengan demikian, Danantara dapat berkembang dan beroperasi sesuai standar global.
“Kita harus berani membuka diri, benchmarking (membandingkan) mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin Sovereign Wealth Fund yang segede ini, yang nomor tujuh atau nomor delapan, benchmarking-nya yang nggak bagus? Berarti ya sama aja setback (kemunduran). Kita kasih lihat yang bagus,” kata Erick.
Danantara Tidak Menggunakan Uang Rakyat
Menepis kekhawatiran yang berkembang, Erick menegaskan bahwa sumber dana Danantara tidak berasal dari tabungan masyarakat di bank. Investasi yang dilakukan berasal dari dividen yang dihasilkan oleh BUMN.
“Ini bukan uang masyarakat diambil dari bank, diinvestasi. Bukan. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi, gitu lho. Ini supaya jangan kita berargumentatif yang jadi ini,” tegasnya.
Reformasi BUMN dan Peningkatan Kinerja
Erick juga menyoroti persepsi negatif terhadap BUMN yang sering dikaitkan dengan korupsi dan inefisiensi. Ia menekankan bahwa meskipun ada sejumlah kasus yang mencoreng nama baik BUMN, tidak semua perusahaan pelat merah berada dalam kondisi buruk.
“BUMN korupsi, BUMN nggak bagus, ya itu kan bagian dari demokrasi kurang. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun. Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport hari ini juga bisa lebih bagus,” jelasnya.
Dengan pernyataan ini, Erick ingin meyakinkan publik bahwa Danantara adalah bagian dari upaya reformasi dan transformasi BUMN agar lebih profesional dan transparan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pengelolaan investasi yang baik demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
