Sebagai langkah penghematan anggaran, pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pegawai di sektor kehutanan dan taman nasional. Kebijakan ini terutama menyasar para pekerja yang masih dalam masa percobaan.
Mengutip laporan Reuters pada Minggu (16/2/2025), Dinas Kehutanan AS (U.S. Forest Service) terpaksa merumahkan sekitar 3.400 pekerja baru, sementara Dinas Taman Nasional (National Park Service) akan mengurangi sekitar 1.000 karyawan. Secara keseluruhan, pemangkasan ini mencakup sekitar 10% dari tenaga kerja Dinas Kehutanan dan 5% dari pegawai Dinas Taman Nasional.
Meskipun kebijakan ini diterapkan secara luas, beberapa kategori pegawai tetap dikecualikan dari PHK. Matthew Brossard, perwakilan serikat pekerja National Federation of Federal Employees, menegaskan bahwa petugas pemadam kebakaran, penegak hukum, dan sejumlah ahli meteorologi tidak akan terkena dampak kebijakan ini.
Di sisi lain, National Parks Conservation Association (NPCA), sebuah organisasi advokasi yang fokus pada pelestarian taman nasional, menyoroti dampak dari kebijakan ini. Meskipun pemerintah tetap mengizinkan perekrutan staf musiman dengan mempertahankan 5.000 posisi sementara, pemangkasan 1.000 pegawai tetap tetap dianggap merugikan.
“Mengizinkan taman nasional merekrut staf musiman memang penting, tetapi pemangkasan staf dalam jumlah besar seperti ini akan memberikan dampak buruk bagi taman dan komunitas sekitarnya,” ujar Presiden NPCA, Theresa Pierno.
Menurut data pemerintah AS, dari total 2,3 juta pegawai federal sipil, sekitar 280.000 orang direkrut dalam dua tahun terakhir. Banyak di antara mereka masih berada dalam masa percobaan, sehingga lebih rentan untuk diberhentikan.
Setiap tahun, taman nasional AS menjadi tujuan wisata bagi sekitar 325 juta pengunjung, sementara hutan nasional digunakan oleh sekitar 159 juta orang untuk berbagai aktivitas rekreasi dan ekonomi. Dengan pemangkasan tenaga kerja ini, dikhawatirkan layanan dan pengelolaan taman serta hutan nasional akan terganggu.
Sementara itu, dalam pernyataan resminya, Departemen Pertanian AS (USDA) menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat, infrastruktur, bisnis, dan sumber daya alam yang bergantung pada hutan tetap menjadi prioritas utama mereka.
“Posisi petugas pemadam kebakaran hutan serta peran terkait keselamatan publik lainnya adalah prioritas utama bagi USDA dan Dinas Kehutanan AS,” demikian pernyataan resmi dari USDA.
Dampak dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama mengenai bagaimana taman dan hutan nasional akan tetap berfungsi dengan jumlah tenaga kerja yang lebih terbatas. Pemerintah dan para pemangku kepentingan pun diharapkan dapat menemukan solusi yang tidak hanya menekan anggaran, tetapi juga tetap mempertahankan kualitas layanan di sektor kehutanan dan taman nasional.
