Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI tidak akan berdampak negatif terhadap investasi maupun perekonomian nasional. Justru, ia melihat revisi ini berpotensi memberikan dorongan positif bagi sektor ekonomi di Tanah Air.
Menurut Luhut, keterlibatan prajurit TNI dalam berbagai sektor bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Ia bahkan memberikan dirinya sebagai contoh, yang meskipun berlatar belakang militer, kini tetap aktif dalam pemerintahan sebagai Ketua DEN.
“Kan bagus itu, nggak ada masalah (terhadap investasi dan ekonomi). Bagus juga, kan ada juga orang TNI, aku kan orang TNI. Bagus nggak?” ujarnya saat ditemui setelah peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang pada Kamis (20/3/2025).
Sementara itu, merespons penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terjadi akibat ketidakpastian kebijakan pemerintah, Luhut menyebut kondisi pasar saham kini telah mengalami pemulihan.
“Ah, kan sudah rebound hari ini. 1,9 atau 2 (persen) gitu,” tegasnya.
Di sisi lain, Luhut juga menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam memangkas birokrasi serta menyederhanakan regulasi investasi yang selama ini dinilai berbelit-belit. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
“Presiden sudah beri tahu tadi deregulasi, jadi aturan-aturan kita, sekarang presiden minta semua disederhanakan. Jadi semua kita online,” ungkapnya.
Penyederhanaan regulasi ini, lanjut Luhut, telah mulai diwujudkan melalui pembentukan government technology atau GovTech yang direncanakan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. Dengan adanya GovTech, berbagai layanan publik yang dikelola kementerian maupun lembaga dapat diakses secara daring, sehingga transparansi informasi dan efisiensi layanan dapat lebih ditingkatkan.
“Presiden sudah tanda tangan juga government technology. Itu akan kita segerakan. Itu akan menghemat banyak sekali, ratusan triliun penghematan. Jadi semua digitalisasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut menekankan pentingnya mengurangi birokrasi dan regulasi yang kompleks. Baginya, efisiensi dalam pemerintahan adalah kunci utama agar Indonesia dapat terus maju dan bersaing di tingkat global.
“Kita berjuang untuk terus mengurangi birokrasi, mengurangi regulasi yang berbelit-belit. Kita mau ekonomi kita efisien. Efisien, efisien, efisien!” kata Prabowo dengan tegas.
Lebih lanjut, Prabowo optimistis bahwa Indonesia tetap memiliki ketahanan ekonomi yang kuat meskipun perekonomian global saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Ia yakin bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh dan dapat bertahan di tengah gejolak dunia.
“Fundamental ekonomi kita kuat. Kalau di sana sini ada guncangan, itu guncangan dunia, tapi fundamental kita kuat,” tandasnya.
