Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajukan usulan penting untuk memberikan akses permodalan kepada UMKM yang tergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan nominal yang dapat mencapai hingga Rp 500 juta. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk mendukung ketahanan UMKM, dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya sebagai saluran utama pemodalan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa koordinasi sudah dilakukan dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung, Maman menyampaikan bahwa bank-bank Himbara telah sepakat untuk memberi akses kepada UMKM mitra MBG guna mengakses program-program kredit yang tersedia, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Saya sudah bicara dengan bank Himbara. Mereka setuju. Mereka siap. Mereka memang ada program KUR,” ujar Maman dalam wawancara di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa besaran dana yang akan diterima oleh UMKM ini akan disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing, meski jumlah maksimalnya dapat mencapai Rp 500 juta. Sebagai syarat utama, UMKM yang mengajukan harus sudah mendapat surat penunjukan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.
“Modalnya tergantung kebutuhan UMKM. Bisa saja mereka hanya membutuhkan Rp 100 juta, atau bisa juga lebih. Tapi memang ada kemungkinan untuk mendapatkan hingga Rp 500 juta,” tambah Maman.
Sebagai tanggapan terhadap inisiatif ini, Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, memastikan bahwa pihaknya mendukung penuh program yang berfokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan UMKM ini. BNI, sebagai mitra strategis dalam program MBG, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pembiayaan yang tepat guna untuk mendukung kelangsungan usaha mitra MBG.
“Sebagai mitra strategis dalam program ini, BNI terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan skema pembiayaan yang tepat guna mendukung keberlanjutan bisnis UMKM mitra MBG,” kata Okki.
Okki menjelaskan lebih lanjut bahwa BNI memiliki beragam skema pembiayaan untuk UMKM, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun opsi komersial lainnya yang dapat disesuaikan dengan jenis dan karakteristik usaha. Proses persetujuan pembiayaan hingga Rp 500 juta akan didasarkan pada analisis kelayakan usaha dan risiko yang terkait dengan setiap UMKM.
“BNI akan menyalurkan kredit dengan pendekatan ekosistem, yang tidak hanya melibatkan pembiayaan tetapi juga pengelolaan transaksi UMKM dalam ekosistem BGN. Kami juga siap memberikan penjaminan untuk memitigasi risiko penyaluran kredit,” tambah Okki.
Melalui pendekatan berbasis ekosistem ini, BNI bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran transaksi UMKM dengan melibatkan berbagai sistem digital yang terintegrasi, termasuk penggunaan scoring system yang terkalibrasi dan monitoring berkala atas portofolio kredit yang disalurkan.
Okki menegaskan bahwa dengan dukungan dari BGN, proses analisis kelayakan usaha UMKM akan lebih cepat dan akurat. Hal ini akan mendukung keberlanjutan program MBG dan memastikan bahwa usaha yang menerima pembiayaan dapat tumbuh dengan prinsip kehati-hatian yang tetap mengedepankan kelangsungan usaha.
Dengan langkah tersebut, diharapkan program MBG akan semakin mampu memberdayakan UMKM dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
