Dalam upaya meringankan beban masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menggelontorkan dana sebesar Rp 13,6 triliun untuk memberikan keringanan biaya listrik hingga 50%. Insentif ini diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik mulai dari 450 VA hingga 2.200 VA selama periode Januari hingga Februari 2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah dirasakan oleh puluhan juta pelanggan di seluruh Indonesia.
“Puluhan juta pelanggan telah menikmati diskon listrik selama Januari-Februari 2025. Januari 71,1 juta pelanggan, Februari 64,8 juta pelanggan,” terang Sri Mulyani dalam salah satu unggahan Instagram resminya @smindrawati, Sabtu (29/3/2025).
Realisasi Anggaran dan Dampak Kebijakan
Sri Mulyani juga memaparkan bahwa total dana yang dikeluarkan untuk program ini mencapai Rp 7 triliun pada Januari dan Rp 6 triliun pada Februari, sehingga total sementara yang telah direalisasikan mencapai Rp 13,6 triliun.
Selain membantu meringankan tagihan listrik masyarakat, kebijakan ini juga berkontribusi dalam menekan laju inflasi pada sektor harga yang dikendalikan pemerintah (administered price). Dengan terkendalinya inflasi, stabilitas ekonomi nasional pun dapat terjaga.
“Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat. Semoga dengan konsumsi masyarakat terjaga, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa terus berjalan,” pungkasnya.
Upaya Pemerintah Menjaga Stabilitas Ekonomi
Langkah pemerintah ini tidak hanya sekadar memberikan keringanan finansial bagi rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi lebih luas untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan berkurangnya beban biaya listrik, diharapkan masyarakat memiliki daya beli yang lebih stabil sehingga dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ke depan, kebijakan serupa diharapkan dapat terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas dan ekonomi Indonesia tetap berada dalam jalur yang positif.
