Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas untuk menindak organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap para pengusaha. Keberadaan ormas yang melakukan pungli dinilai menjadi hambatan bagi investasi di Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta jajaran TNI dan Polri untuk menyikapi persoalan ini dengan serius.
“Presiden perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).
Keluhan Pengusaha Kawasan Industri
Keluhan mengenai praktik pungli yang dilakukan ormas ini pertama kali disampaikan oleh para pengusaha di kawasan industri. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa banyak ormas yang meminta jatah dalam berbagai aktivitas bisnis, termasuk dalam pengelolaan limbah.
“Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya,” ungkap Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025) lalu.
Menurutnya, meskipun pengusaha telah mencoba berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah ini, seperti melibatkan kepala desa dalam penentuan kavling limbah, permasalahan tetap muncul akibat pergantian kepemimpinan desa yang sering terjadi.
“Misalkan ini untuk pak Mustofa udah, tapi Kepala desanya ganti, datang lagi demo minta pak Mustofa diganti menjadi pak Ali. Pusing ini. Perusahaan ini kan nggak bisa ngatur-ngatur ini. Karena ada tanggung jawabnya juga. Kita mau nunjuk catering, transportasi kalau udah datang ormas susah udah. Urusan seperti itu kan kita perusahaan harus melakukan tender dan segala macam,” jelasnya.
Pemerintah Akan Lebih Proaktif
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, turut menanggapi persoalan ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar guna menghindari ketegangan antara pengusaha dan ormas.
Menurutnya, keberadaan investasi di suatu daerah seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti membuka peluang kerja dan mendorong pertumbuhan usaha kecil seperti rumah makan dan penginapan.
“Kalau saya melihatnya perlu ada ini aja, ada community diskusi yang lebih baik lah, dan yang penting dengan investasi masuk ini kan kalau semua lancar, semua damai dan itu kan juga menciptakan lapangan kerja di situ,” kata Rosan saat menghadiri Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Tindak Tegas terhadap Premanisme
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga menegaskan bahwa aksi premanisme oleh ormas yang memalak pengusaha jelas merupakan tindakan melanggar hukum dan harus ditindak dengan tegas.
“Itu kalau memalak artinya pidana dong ya. Berarti harus hubungan nanti dengan aparat penegak hukum,” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Saat ditanya mengenai kemungkinan pembukaan lapangan kerja bagi anggota ormas sebagai solusi jangka panjang, Yassierli mengakui bahwa hal ini bisa menjadi langkah strategis yang menarik.
“Menarik juga itu, kita punya PR untuk penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.
Dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan koordinasi antara berbagai kementerian serta aparat penegak hukum, pemerintah berharap dapat menertibkan praktik pungli yang selama ini menjadi momok bagi para pelaku usaha. Ke depan, diharapkan iklim investasi di Indonesia bisa semakin kondusif tanpa gangguan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan secara ilegal.
