Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Istana Kepresidenan, Jakarta, guna membahas strategi penerimaan negara. Sejumlah menteri kunci dari Kabinet Merah Putih turut hadir, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memfokuskan diskusi pada upaya mengoptimalkan pendapatan negara, terutama melalui peningkatan rasio perpajakan dan perbaikan sistem administrasi.
“Kita bahas mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya-upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri pertemuan pada Kamis (20/3/2025) sore.
Meski demikian, saat ditanya lebih lanjut mengenai langkah-langkah konkret dalam mencapai target rasio perpajakan yang lebih tinggi, Sri Mulyani memilih memberikan jawaban singkat. “Kita upayakan beberapa langkah,” katanya.
Terkait wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dikabarkan akan menjadi instrumen baru untuk mendongkrak pendapatan nasional, Sri Mulyani enggan memberikan komentar lebih lanjut.
Pendapatan Negara Masih di Bawah Target
Hingga Februari 2025, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun atau setara dengan 10,5% dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini berasal dari berbagai sumber penerimaan, yakni pajak, bea cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dari sektor perpajakan, pemerintah baru berhasil mengumpulkan Rp 187,8 triliun hingga Februari 2025. Realisasi ini mengalami penurunan signifikan, yaitu 30,19% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 269,02 triliun.
Kondisi serupa juga terjadi pada penerimaan pajak di awal tahun. Pada Januari 2025, pemerintah hanya mengantongi Rp 88,89 triliun dari sektor pajak, turun 41,86% dibandingkan Januari 2024 yang mencatatkan angka Rp 152,89 triliun.
Dengan capaian yang masih jauh dari target, pemerintah terus mengkaji berbagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memperbaiki efisiensi administrasi pajak. Ke depan, koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan sumber pendapatan negara tetap terjaga.
