Aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan gedung DPRD Jawa Barat mulai memanas pada Jumat (21/2/2025) sore. Massa yang awalnya duduk dengan tenang di sekitar lokasi, tiba-tiba bangkit dan bergerak mendekati pagar gedung sambil menyuarakan tuntutan agar gerbang dibuka. Dalam upaya menarik perhatian, mereka melakukan aksi bakar-bakar serta melemparkan petasan ke dalam area gedung.
Dilansir dari detikJabar, situasi mulai memanas sekitar pukul 16.50 WIB. Massa yang semula terlihat tenang, mendadak berdiri dan mendekati pagar gedung yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Sambil meneriakkan yel-yel yang menuntut agar pintu gerbang dibuka, mereka semakin memadati area depan gedung.
Di tengah situasi yang semakin tegang, hujan mulai turun di lokasi unjuk rasa. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat ini justru memperkeruh suasana. Massa mulai berlarian ke berbagai arah saat sejumlah petasan dan flare dilemparkan, menciptakan kepanikan dan kekacauan di sekitar gedung DPRD Jabar.
Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, aparat kepolisian segera mengambil langkah antisipatif dengan bersiaga di balik gerbang DPRD Jabar. Mereka bersiap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi akibat aksi massa yang semakin intens.
Diketahui bahwa para demonstran terdiri dari mahasiswa berbagai kampus dan kelompok masyarakat yang mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan. Kehadiran mereka tidak hanya menunjukkan kekompakan, tetapi juga mempertegas identitas kelompok dalam aksi protes tersebut.
Sebelumnya dilaporkan, massa berpakaian hitam mulai berdatangan dari arah Taman Trunojoyo. Mereka kemudian bergabung dengan kelompok mahasiswa yang sudah lebih dulu berkumpul di depan gedung DPRD, memperkuat barisan dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi unjuk rasa masih belum sepenuhnya kondusif. Aparat keamanan terus berjaga-jaga untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar.
Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau guna memastikan situasi tetap terkendali dan tidak membahayakan keselamatan publik.
