Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan perdagangan yang agresif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam kondisi stabil dan mampu bertahan.
“Perang dagang melalui kenaikan tarif diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara yang dulu adalah sekutu: Kanada, Eropa, Meksiko dan juga terhadap RRT, menimbulkan reaksi retaliasi dan resiprokalitas,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Instagram resminya @smindrawati, Sabtu (15/3/2025).
Ia menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, setiap negara harus berupaya keras melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk Indonesia. Meskipun ketegangan perdagangan global semakin meningkat, Sri Mulyani menyatakan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif, sebagaimana terlihat dari data pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 yang masih di atas 5%.
Selain itu, tingkat inflasi yang tetap terkendali serta surplus Neraca Pembayaran sebesar US$ 7,2 miliar—meningkat 14,2% dibanding tahun sebelumnya—menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.
“Posisi Keseimbangan tetap baik dengan surplus Neraca Perdagangan Januari 2025 naik 78% (US$ 1,5 miliar) dibanding tahun 2024 hingga mencapai US$ 3,5 miliar,” terang Sri Mulyani.
Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Hingga Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun akibat pendapatan negara yang belum mampu menutupi pengeluaran. Tercatat, penerimaan negara per Februari 2025 baru mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target tahunan, sementara belanja negara dalam periode yang sama sudah mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari pagu anggaran.
Sri Mulyani mengakui bahwa perlambatan penerimaan negara disebabkan oleh moderasi harga komoditas. Namun, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan melalui langkah-langkah strategis dan perbaikan administrasi.
“Belanja negara tetap on track, dengan efisiensi, namun tetap menjaga belanja bantuan sosial dan kepentingan serta kebutuhan rakyat. APBN tetap agile sebagai instrumen penting untuk menjaga kinerja ekonomi serta mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai indikator positif tersebut, pemerintah optimis bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan global dan menjaga kestabilan ekonomi meskipun berada dalam situasi perdagangan internasional yang penuh tekanan.
