Pemerintah memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan berarti pengurangan total belanja negara, melainkan hanya sekadar pergeseran dana ke sektor yang dianggap lebih produktif.
Total belanja negara untuk tahun 2025 tetap ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun. Artinya, meskipun terjadi refocusing anggaran, dana yang tersedia tetap sama, hanya saja dialokasikan kembali untuk sektor-sektor yang berpotensi memberikan efek berantai lebih besar terhadap perekonomian.
Dampak Refocusing Anggaran ke Perekonomian
Dalam konferensi pers di Komisi III DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif jika alokasi ulang anggaran diarahkan pada sektor yang dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar.
“Untuk langkah saat ini itu kan tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing. Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak ke perekonomian akan jauh lebih baik,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini, terutama dalam hal kecepatan realisasi belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih optimal.
“Kami terus melakukan monitoring dari langkah-langkah ini, terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya,” ucapnya.
Efisiensi Birokrasi Tetap Jadi Fokus
Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga menegaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan birokrasi tetap menjadi prioritas. Menurut Sri Mulyani, efisiensi bukan hanya sekadar penghematan, tetapi juga upaya menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan profesional.
“Sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan karena itu penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien,” tuturnya.
Dalam proyeksi ekonomi 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang hanya mencapai 5,03%. Dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan, pemerintah berharap laju pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat tanpa mengorbankan kualitas pengeluaran negara.
