Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan strategi efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang dianggap kurang produktif, termasuk kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyambut baik kebijakan tersebut, menegaskan bahwa efisiensi ini bertujuan agar alokasi dana tidak melenceng dari sasaran utama. Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk program yang memberikan manfaat nyata, bukan malah terserap ke sektor yang tidak berkaitan.
Sebagai contoh, Sudaryono menyoroti anggaran untuk program pengentasan stunting yang dalam praktiknya sering kali dialihkan ke pos lain yang kurang relevan.
“Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp 1 miliar, Rp 2 miliar diumpeti di ATK (alat tulis kantor) dan lain lain, sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).
Pemangkasan Anggaran Boros untuk Infrastruktur dan Investasi
Sudaryono menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun daerah. Ia menilai, langkah ini merupakan strategi yang tidak hanya bertujuan menghemat anggaran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan lebih efektif.
Hasil penghematan ini nantinya akan dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat, seperti pembangunan sekolah, peningkatan sarana pertanian, serta investasi melalui lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara). Salah satu contoh anggaran yang bisa diefisiensikan adalah belanja perjalanan dinas yang selama ini menelan biaya hingga Rp 44 triliun per tahun.
“Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau Rp 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek di situ banyak anggaran yang ditahan,” jelasnya.
Respon Terhadap Kritik
Kebijakan efisiensi anggaran ini tentu menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak menyampaikan kritik terhadap langkah pemangkasan tersebut, meskipun pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk pengalokasian dana yang lebih optimal.
Menanggapi kritik yang muncul, Sudaryono menilai bahwa seharusnya yang menjadi perhatian publik adalah pemborosan anggaran, bukan upaya penghematan.
“Hanya menurut saya lucu, harusnya yang diprotes itu pemborosan. Lah ini kita lagi penghematan kok diprotes,” imbuhnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap bahwa setiap dana yang dikeluarkan akan lebih tepat guna, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang lebih baik, akses pendidikan yang lebih luas, serta dukungan lebih besar bagi sektor pertanian dan investasi nasional.
