Nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Berdasarkan data dari Refinitiv, rupiah ditutup turun 0,83% di level Rp 16.430 per dolar AS pada Senin (3/2/2025).
Kondisi ini menjadi pelemahan terburuk rupiah dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan terakhir, tepatnya sejak 21 Juni 2024. Bank Indonesia (BI) akhirnya memberikan tanggapan terkait kondisi tersebut.
BI Ungkap Penyebab Pelemahan Rupiah Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) BI, Edi Susianto, menjelaskan bahwa depresiasi rupiah ini tidak terjadi secara terisolasi, melainkan merupakan bagian dari tren global akibat penguatan dolar AS.
“Jadi sentimennya lebih ke penguatan dolar AS (USD) secara global,” tegasnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/2/2025).
Edi menegaskan bahwa BI akan tetap hadir di pasar guna menjaga stabilitas dan kepercayaan investor. Sebagai gambaran, indeks dolar AS (DXY) pada Senin (3/2/2025) pukul 15:01 WIB mengalami kenaikan 1,14% ke level 109,6, lebih tinggi dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya di angka 108,37.
Dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Rupiah Tekanan terhadap rupiah semakin kuat setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif baru yang lebih tinggi terhadap China, Meksiko, dan Kanada.
Pada Sabtu (1/2/2025), Trump menandatangani keputusan untuk mengenakan tarif impor sebesar 25% terhadap barang dari Meksiko dan Kanada, serta bea masuk sebesar 10% untuk produk asal China. Selain itu, sumber daya energi yang diimpor dari Kanada juga akan dikenakan tarif sebesar 10%.
Sebagai catatan, total nilai perdagangan antara AS dan ketiga negara tersebut mencapai sekitar US$ 1,6 triliun per tahun. Trump sendiri telah lama mengadvokasi kebijakan tarif sebagai strategi untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi AS. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan global serta meningkatkan pendapatan negara.
Dengan dinamika global yang terus berkembang, BI berupaya menjaga stabilitas nilai tukar agar dampaknya terhadap perekonomian domestik dapat diminimalisir.
