Pada Selasa, 18 Februari 2025, sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo Semarang melaksanakan aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Semarang. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran serta sejumlah program yang dianggap merugikan masyarakat.
Sejak pagi, ratusan mahasiswa tersebut berkumpul di area Balai Kota, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tidak lama setelah aksi dimulai, terjadi insiden dorong-dorongan antara para demonstran dengan pihak kepolisian yang berusaha menghalangi mereka untuk memasuki gedung. Meskipun sempat terjadi ketegangan, suasana mulai mereda, dan sekitar pukul 16.51 WIB, para peserta aksi berhasil menembus barikade dan menduduki Gedung Balai Kota Semarang.
Kamil, yang bertugas sebagai Koordinator Lapangan dalam aksi tersebut, menyatakan bahwa mereka berusaha memasuki Gedung DPRD Kota Semarang untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. “Di dalam mau membacakan tuntutan,” ujar Kamil dengan tegas. Menurutnya, Gedung DPRD Kota Semarang bukan milik pemerintah semata, tetapi juga milik rakyat. Oleh karena itu, ia menekankan agar tidak ada pembatasan terhadap rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Lebih lanjut, Kamil menegaskan bahwa pembatasan terhadap warga negara yang ingin menyuarakan pendapatnya akan menciderai esensi dari demokrasi itu sendiri. “Kalau dibatasi, rakyat tak dianggap pemilik gedung ini,” ujarnya.
Selama aksi, para peserta mengkritik sejumlah kebijakan yang mereka anggap kurang menguntungkan bagi masyarakat, seperti pengurangan anggaran di sektor pendidikan dan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Kamil menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut berimbas langsung pada pemotongan anggaran di berbagai institusi pendidikan, salah satunya di UIN Walisongo. “Terutama di UIN, anggarannya dipotong,” ungkap Kamil dengan penuh penyesalan.
Aksi yang berlangsung cukup panas ini tidak hanya berfokus pada isu pendidikan, namun juga menyasar kebijakan pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demonstrasi ini menegaskan bahwa suara mahasiswa, sebagai bagian dari rakyat, harus didengar dan dihargai, apalagi terkait dengan pengelolaan anggaran negara yang seharusnya lebih memihak pada sektor yang dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat.
Secara keseluruhan, aksi yang dilakukan oleh PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Mereka memperjuangkan hak mereka untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya pembatasan, agar tidak ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
