Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa upaya penghematan anggaran yang sedang dilakukan tidak akan berujung pada pengurangan tenaga kerja. Selain itu, alokasi bantuan sosial juga tetap berjalan tanpa pemangkasan sedikit pun.
Hasil efisiensi tersebut nantinya akan dialokasikan untuk berbagai sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur di sektor pertanian, serta mendorong peningkatan investasi melalui lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di-PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/2/2025).
Mengoptimalkan Anggaran untuk Kemajuan Nasional
Menurut Sudaryono, langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi besar untuk membawa kemajuan bagi bangsa. Salah satu contoh konkret adalah anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp 44 triliun per tahun. Dengan pemangkasan sebesar 50%, atau sekitar Rp 22 triliun, dana tersebut dapat dialihkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
“Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau Rp 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek di situ banyak anggaran yang ditahan,” jelasnya.
Efisiensi untuk Mencegah Anggaran yang Tidak Tepat Sasaran
Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan bahwa banyak anggaran sebelumnya tidak efektif dan bahkan tidak sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Ia mencontohkan anggaran pengentasan stunting yang dalam praktiknya tidak selalu digunakan sesuai tujuan awal.
Dana yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan gizi masyarakat sering kali tersalurkan ke pos pengeluaran lain yang kurang relevan. Oleh karena itu, langkah efisiensi ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara optimal dan tepat guna.
“Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan 1 miliar 2 miliar diumpeti di ATK dll sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” pungkas Sudaryono.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, diharapkan dana yang tersedia dapat lebih berdaya guna untuk kepentingan masyarakat luas, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pekerja maupun bantuan sosial yang menjadi hak masyarakat.
