Pemerintah merespons dengan serius aksi protes yang terjadi di Papua terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menegaskan bahwa masalah ini sedang ditangani dengan pendekatan yang lebih personal dan menyentuh. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa isu tersebut tengah dibahas dengan penuh perhatian, dan upaya penanganannya difokuskan untuk kepentingan daerah ini.
“Sedang kita tangani, makanya khusus. Terima kasih juga, jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani dengan cara yang berbeda. Kami di pemerintahan selalu menekankan bahwa penanganan untuk Papua harus dilakukan dengan hati,” ujar Prasetyo saat memberi keterangan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).
Sikap yang tegas namun penuh kasih sayang itu tercermin dalam penjelasan lebih lanjut dari Prasetyo, yang menekankan bahwa untuk menangani persoalan di Papua, diperlukan perhatian lebih daripada sekadar kebijakan administratif. Menurutnya, “Dengan hati, harus dengan rasa sayang. Karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jangan dipelintir. Jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan. Tidak.”
Hal ini menandakan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dipertimbangkan dengan penuh pertimbangan empati dan kepekaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang ada di Papua. Menurut Prasetyo, ini bukan sekadar isu teknis, tetapi soal rasa persaudaraan yang mendalam.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan para kepala daerah baru untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang bisa membantu masyarakat Papua mengatasi berbagai tantangan yang ada, termasuk ketertinggalan dalam berbagai sektor.
“Kita nanti akan bekerja sama dengan kepala daerah yang baru. Tujuannya jelas, agar kami bisa membantu saudara-saudara kita di Papua untuk mengejar ketertinggalan dalam berbagai hal. Fasilitas pendidikan harus segera ditingkatkan,” terang Prasetyo, yang juga menyatakan bahwa fasilitas kesehatan di Papua masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain, terutama Pulau Jawa.
Selain itu, pemerintah juga akan segera memperbaiki infrastruktur dan mendorong pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, yang sering kali terabaikan dalam pembangunan nasional.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, memberikan tanggapan terkait aksi protes yang dilakukan oleh para siswa di Jayawijaya dan Nabire yang menolak program Makan Bergizi Gratis. Hasan mengingatkan bahwa meskipun hak untuk berunjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, hal tersebut tidak boleh disertai dengan tindakan kekerasan.
“Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” jelas Hasan saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2/2025). Hasan menegaskan bahwa protes penolakan terhadap MBG seharusnya tidak menghalangi hak siswa lain untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Menurut Hasan, “Kalau ada yang nolak MBG, itu hak mereka. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka untuk mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan itu. Bisa bilang ‘kami nggak usah dikasih’, nggak apa-apa.” Namun, Hasan menekankan bahwa unjuk rasa tidak boleh mengarah pada pembatalan program yang bermanfaat bagi orang lain.
Aksi yang terjadi di Papua ini pun mengingatkan kita bahwa setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti pangan, harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah, melalui berbagai respons ini, berusaha menjaga keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan bersama, serta memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan perhatian terhadap perbedaan kondisi yang ada di setiap daerah.
