Dorong WFA Jelang Lebaran, Pemerintah Ajak Swasta Berpartisipasi

Sahrul

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak perusahaan swasta untuk turut serta menerapkan pola kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) bagi karyawannya menjelang perayaan Lebaran. Langkah ini diharapkan dapat membantu kelancaran arus mudik yang sering kali dipadati oleh jutaan pemudik.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menyepakati penerapan kebijakan kerja jarak jauh ini di berbagai instansi pemerintahan menjelang Lebaran. Skema WFA di lingkungan pemerintahan dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 27 Maret 2025.

“Untuk mensukseskan program mudik nasional, Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA,” kata Yassierli dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan agar tidak mengganggu produktivitas bisnis.

“Penerapan WFA dengan tetap memperhatikan kelancaran operasional di masing-masing perusahaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kebijakan WFA untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelang mudik Lebaran telah mendapat persetujuan. Program ini akan berlaku mulai 24 Maret 2025.

“Alhamdulillah kami didukung dan mendapat persetujuan untuk melaksanakan work from anywhere dari 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025,” kata Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Dudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait mengenai penerapan WFA ini. Ia berharap kebijakan tersebut bisa menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kemacetan saat puncak arus mudik.

Lebih lanjut, Dudy menambahkan bahwa usulan penerapan WFA juga tengah dipertimbangkan untuk arus balik Lebaran 2025. Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran rencana tersebut.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap mobilitas masyarakat saat musim mudik bisa lebih terkendali, sehingga perjalanan menuju kampung halaman menjadi lebih nyaman dan lancar.

Also Read

Tags

Leave a Comment