Mesir tengah menyiapkan rencana strategis yang komprehensif untuk merenovasi kembali Jalur Gaza, memastikan bahwa pemulihan tersebut tidak melibatkan pengusiran warga Palestina dari tanah kelahiran mereka. Dalam sebuah pertemuan dengan Ronald Lauder, Ketua Kongres Yahudi Dunia, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengonfirmasi upaya tersebut.
Sisi menekankan pentingnya untuk segera memulai rekonstruksi Gaza, dengan tujuan agar masyarakat Gaza tidak terpaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka. “Semua pihak harus bertindak secara bertanggung jawab untuk menjaga gencatan senjata dan menghindari perluasan konflik, yang tentu saja akan merugikan semua pihak,” ujar Sisi dalam pernyataan yang dikutip dari Anadolu Agency.
Sisi juga menegaskan bahwa solusi perdamaian yang langgeng hanya dapat tercapai dengan pembentukan negara Palestina sesuai dengan kesepakatan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Pernyataan yang serupa juga datang dari Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, yang menjelaskan bahwa rencana rekonstruksi Gaza tersebut disusun melalui koordinasi yang erat dengan Otoritas Palestina, negara-negara Arab dan Islam, serta dukungan dari komunitas internasional.
“Visi Mesir dalam membangun kembali Gaza disusun dengan kerja sama yang erat bersama pihak Palestina, negara-negara Arab dan Islam, serta negara-negara internasional yang lebih luas,” kata Abdelatty.
Dalam rencana yang dipersiapkan, kelompok Hamas tidak akan terlibat dalam pengelolaan maupun kendali atas rekonstruksi wilayah Gaza. Sebagai gantinya, proses pembangunan akan diserahkan kepada komite sosial yang bertanggung jawab.
Negara-negara Arab, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, dilaporkan juga tengah menyiapkan tawaran bantuan finansial untuk mendanai upaya rekonstruksi ini. Proses pemulihan diperkirakan akan berlangsung dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun, mengingat 65 persen dari total properti di Gaza telah hancur akibat serangan brutal pasukan Israel.
Rencana rekonstruksi Gaza ini muncul sebagai alternatif setelah Presiden AS, Donald Trump, beberapa waktu lalu mengusulkan ide kontroversial untuk membeli dan mengambil alih wilayah Gaza. Bahkan, Trump sempat mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara lain, seperti Mesir, untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah”.
Namun, gagasan tersebut mendapat penolakan tegas dari negara-negara Arab dan negara-negara lainnya, yang menganggap ide tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis.
