Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp 16.300 per dolar Amerika Serikat (AS). Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong depresiasi rupiah adalah kebijakan eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah mencapai Rp 16.162. Namun, situasi semakin tidak menentu sejak awal Januari 2025, ketika Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS dan mulai mengeluarkan berbagai perintah eksekutif yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global.
“Kita melihat dari Januari, terutama sejak Presiden Trump dilantik awal Januari hingga sekarang, begitu banyak kebijakan executive order Presiden Trump yang terus-menerus menimbulkan gejolak sehingga dirasakan seluruh dunia dan ini direfleksikan kurs rupiah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa hingga akhir Februari 2025, nilai tukar rupiah semakin melemah hingga Rp 16.340 per dolar AS. Sementara itu, secara kumulatif sejak awal tahun atau year to date, rupiah telah mencapai level Rp 16.309.
Selain dampak dari kebijakan ekonomi AS, kondisi inflasi di Indonesia juga menunjukkan tren deflasi. Secara tahunan, inflasi tercatat mengalami penurunan sebesar 0,09%, sementara secara bulanan mengalami deflasi sebesar 0,48%. Hal ini turut berkontribusi terhadap pergerakan nilai tukar rupiah di pasar global.
Menurut Sri Mulyani, pasar surat berharga negara (SBN) juga merasakan dampak dari dinamika ekonomi global. Interaksi ekonomi antara negara-negara besar seperti Kanada, Meksiko, dan China turut menciptakan volatilitas di pasar keuangan dunia. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menjaga stabilitas ekonomi.
“Surat berharga negara sama seperti disrupsi akibat kebijakan Presiden Trump 2.0 dan interaksi dari negara-negara blok besar entah itu Kanada, Meksiko, RRT telah menumbuhkan suatu dinamika gejolak volatilitas nilai tukar dan yield di seluruh negara. Indonesia, alhamdulillah, kalau kita lihat tahun 2024 kita bisa menjaga. Hingga akhir Februari sebesar 6,88%, dan year to date 6,98%,” imbuhnya.
Sri Mulyani juga mengakui bahwa kondisi ini cukup sulit dihadapi, mengingat guncangan ekonomi yang datang secara beruntun akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump.
“Ini bulan Januari-Februari yang tidak mudah dan tidak biasa. Shock yang terjadi secara berturut-turut dari executive order dan memunculkan respons,” terangnya.
Dengan situasi global yang masih penuh ketidakpastian, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan merumuskan kebijakan yang dapat mengantisipasi dampak dari perubahan kebijakan ekonomi global.
